Nestapa Anak Palestina

Oleh Kholda Naajiyah

Redaksi Media Umat  

Gencatan senjata membuat Gaza sejenak tiarap. Namun, selama serangan Israel beberapa hari, perempuan dan anak-anak telah menjadi korban kebiadaban Yahudi. Ketua organisasi Independen HAM Palestina menyatakan, 162 orang tewas dan 1.200 orang cidera. Sebagian korban adalah anak-anak, perempuan dan lansia, yakni mencapai 42 persen (republika.co.id).

Di antaranya adalah empat buah hati Mohamed Al-Dallu, seorang polisi. Misil Israel menghancurkan rumahnya hingga menewaskan delapan anggota keluarganya, Minggu (18/11/12). Suasana begitu pilu saat warga dengan alat seadanya menggali reruntuhan puing untuk mencari korban. Di Rumah Sakit Shifa, tangis memecah ketika anak-anak Dallu digendong tak bernyawa. Ya, betapa memilukannya nasib anak-anak Palestina.

KORBAN KEBIADABAN

Perempuan dan anak-anak adalah warga sipil yang tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Mereka adalah zona netral, bukan ‘peserta’ perang. Mereka seharusnya pihak yang dilindungi pihak keamanan dan penguasa.

Tapi, yang terjadi di Palestina sebaliknya. Sebagian bocah hidup dalam ketakutan tak berkesudahan. Seperti dikutip Merdeka.com, organisasi nirlaba Israel, Breaking the Silence, memaparkan laporan mengejutkan. Mereka membukukan pengakuan 30 mantan serdadu Negeri Zionis itu soal kekerasan terhadap bocah-bocah Palestina, seperti dilansir dari surat kabar the Guardian, Senin (27/8/12).

Dibeberkan, serdadu Israel saban hari menculik, memukuli, menakut-nakuti dan mencemooh para bocah Palestina. Prajurit itu mencari-cari alasan, menuduh mereka melakukan pelemparan batu. Di lain waktu, mereka menendang dan mencekik anak-anak tanpa alasan.

Bocah kecil ditangkap dan diseret masuk ke kantor polisi, ditanyai dan dipukuli. Mereka diinterogasi, siapa kerabat yang menjadi anggota Hamas atau Jihad Islam, sembari laras senapan berisi peluru tajam siap tembak diarahkan ke kepala. Tentu bocah itu menangis ketakutan minta ampun. Prajurit itu malah tertawa.

Menurut Gerard Horton dari organisasi Perlindungan Anak-anak Internasional (DCI) cabang Palestina, dari hasil penelitian, bocah-bocah Palestina kerap disiksa oleh prajurit Israel. Tiap malam mereka diculik, diborgol, ditutup matanya, serta mendapat kekerasan. Kengerian itu berlanjut lantaran mereka tidak diizinkan bertemu orang tua sampai pemeriksaan selesai sesuai kehendak para prajurit itu.

TRAUMA TAK BERKESUDAHAN

Perang hanya menanamkan trauma bagi anak. Mereka mengalami tekanan psikologis sangat berat. Mereka dipaksa menyaksikan pembantaian dan kematian orang-orang tercinta, baik ayah-ibu, kerabat, tetangga dan orang terdekat lainnya.

Dengan kerentanan fisik dan mental yang masih memerlukan perlindungan, mereka tumbuh dan ‘bersahabat’ dengan perasaan takut, cemas, curiga dan kebencian. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan dan ketidakmenentuan.

Rentetan kekerasan, pembantaian dan pengalaman buruk lainnya yang dialami anak akhirnya dapat menaburkan benih perilaku anarkis, curiga, kasar, tertutup (introvert), penuh dendam, atau agresif dan selalu ingin mencari musuh. Yang bahaya, hal itu akan dibawa hingga mereka dewasa. Kelak mereka akan menilai ‘wajar’ meniru berbagai kekerasan dan sifat anarkis yang dilakukan militer.

Dampak psikologis seperti itu jelas berbahaya bagi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Kelak akan lahir generasi muda yang pembenci, pendendam dan dekat dengan kekerasan. Bagi suatu bangsa, ini bukan ancaman remeh. Dibanding sekadar kerusakan fisik, kerusakan mental dan jiwa anak-anak lebih berbahaya.

Kerusakan infrastruktur bisa dibangun kembali 1-2 tahun kemudian, namun ‘kerusakan’ mental anak tidak bisa dipulihkan, bahkan sepanjang hayatnya. Padahal, di tangan merekalah masa depan peradaban suatu bangsa ditentukan. Bagaimana jika pelajaran kekerasan yang terpaksa ia terima di waktu kecil menjadi bekalnya untuk memimpin bangsa tersebut kelak? Semoga hal itu tidak terjadi pada anak-anak Palestina, juga anak-anak kita.

Ya, berkaca pada kondisi di Palestina, keluarga muslim yang hidup di wilayah yang relatif damai harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak buah hatinya. Di sisi lain, sembari menyiapkan anak-anak yang tangguh, agar siap menghadapi kondisi apapun. Anak-anak yang digembleng dengan keceriaan, namun juga siap memikul tanggungjawab layaknya mujahid di masa balighnya.

Demikian pula para perempuan yang notabene kaum ibu, harus menyiapkan mental untuk merelakan anak-anaknya menjadi mujahid. Anak adalah titipan Allah STW yang bisa sewaktu-waktu diambil-Nya dengan cara apapun. Sebaliknya, juga menyiapkan diri menjadi para mujahidah yang siap menghadap-Nya, yang bisa jadi mendahului sang buah hati tercinta.

KHILAFAH SELAMATKAN ANAK

Sejatinya, secara manusiawi, dunia paham bahwa jatuhnya korban perempuan dan anak-anak adalah kejahatan besar. Bahkan kesepakatan Jenewa nomor 53 dan 147 melarang keras membunuh warga sipil dan anak-anak dalam perang.

Ironisnya, masyarakat dunia seolah gagap terhadap apa yang terjadi. Para pejuang hak asasi manusia yang paling lantang menyerukan perdamaian dan penghormatan atas kemanusiaan pun tak terdengar pembelaannya terhadap warga Palestina. Dunia tidak pernah menggiring Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Terlebih karena adanya restu Amerika Serikat atas seluruh tindak biadab yang dilakukan Israel.

Itulah jika umat Islam tak memiliki pemimpin sekaliber negara adidaya. Pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim saat ini tak berkutik karena mereka umumnya berada di ketiak Amerika Serikat. Hanya negara adidaya baru yang independen yang mampu menandingi kekuatan Israel plus sekutunya AS.

Negara itu tak lain Khilafah Islamiyah yang merupakan negara kesatuan dari wilayah-wilayah muslim di seluruh dunia. Negara Khilafah berkewajiban melindungi warga negaranya, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam keadaan perang atau damai, perempuan memiliki peran strategis sebagai pelahir generasi penerus. Sedangkan anak-anak, di pundak merekalah masa depan umat. Karena itu, perempuan dan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan maksimal. Itu sebabnya dalam Islam, dilarang memerangi perempuan dan anak-anak dalam situasi perang.

Dengan demikian hanya dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah anak-anak akan mendapat posisi mulia, jaminan keamanan dan kenyamanan hidup, sejahtera dan bahagia. Semoga Khilafah sebagai sistem yang sempurna dan paripurna segera tegak demi menyudahi nestapa anak-anak Palestina khususnya dan anak-anak di belahan bumi manapun pada umumnya. Aamiin.(kholda)

Anak-anak Palestina yang tak pernah kering dari deraian air mata. Foto from Google.

Kapan Berhenti Jadi Bangsa Budak?

Oleh Kholda Naajiyah

Mengenaskan. Di saat Presiden SBY berbusung dada menerima gelar ksatria 'Knight Grand Cross in the Order of the Bath' atau Ksatria Salib Agung dari Ratu Inggris Elizabeth II, pada saat yang sama para tenaga kerja Indonesia (TKI) dihinakan. Ini menyusul maraknya iklan obral TKI di Malaysia. Iklan itu di antaranya berbunyi ¨Indonesian maids now one sale! 45% discount¨.

Beberapa kalangan pun marah. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, mengecam keras penyebarluasan promosi atau iklan penawaran TKI itu. Ia meminta Malaysia melarang pemasangan iklan itu karena memperdagangkan manusia tidak selayaknya terjadi dan tidak beradab (Vivanews, 28/10/12).

Di Singapura lebih tragis. Bukan sekadar iklan yang ditempel di kaca, tapi para TKW diberikan seragam dan diminta duduk berjajar layaknya barang dagangan untuk dipilih pembeli. Misalnya di Bukit Timah Plaza, Singapura. Hal itu berdasar informasi yang diterima Anggota III Komisi DPR RI, Eva K Sundari di Jakarta (www.gatra.com, 6/11/12)

Iklan di sana, imbuh Eva, juga memuat sistem 'pembelian' TKW Jawa dengan cara tidak memberi gaji selama enam bulan. "Celakanya, cara 'menjual' TKW Jawa ini dilakukan oleh banyak agensi di mal-mal seantero Singapura," ujarnya.

Kalau di Malaysia atau Yordania iklannya berupa selebaran dan sembunyi (direct selling), di mal Singapura nyaris mendekati 'penjualan' budak di zaman pertengahan. "Bedanya, ada unsur sukarela dari TKW dan ada keterlibatan negara (pengirim maupun penerima) di dalamnya," pungkas Eva (gatra, idem).

BANGSA BUDAK

Iklan penyaluran TKI menggunakan istilah ¨sale¨ atau obral memang keterlaluan. Tidak menghargai manusia alias tidak beradab. Apalagi dipajang layaknya barang dagangan. Sudah seharusnya jika kita marah.

Tapi, sebenarnya tak hanya di luar negeri. Iklan penawaran tenaga kerja kasar seperti penyedia jasa pekerja rumah tangga (PRT) juga marak di media di dalam negeri. Memang, istilahnya bukan ¨sale” alias obral, sehingga masih terkesan manusiawi.

Namun, persoalannya bukan sekadar bahasa iklan. Ini merupakan tamparan untuk introspeksi, masihkah bangsa ini memiliki harga diri? Masihkah martabat bangsa ini ada? Rasanya tidak yakin jika bangsa ini masih disegani di mata dunia.

Di mata bangsa lain, Indonesia tak lebih adalah bangsa budak. Prestasinya hanyalah jawara pengekspor pekerja kasar bermodal tenaga fisik, bukan otak brilian. Sudah berulang kali harga diri bangsa ini dihinakan, direndahkan dan diinjak-injak, terutama terkait problem TKI.

Citra sebagai bangsa terjajah pun semakin lengkap, manakala negara ini begitu lemah dalam diplomasi. Lemah membela warga negaranya yang dirundung masalah di luar negeri. Mudah diintervensi di dalam negeri, seperti deal-deal dengan negara asing yang merugikan kepentingan rakyat. Bahkan, penguasanya begitu tunduk dan patuh pada tekanan asing.

Tentu saja, puja-puji asing terhadap Indonesia sebagai negara terdepan dalam demokrasi, calon kekuatan ekonomi baru Asia, dll, hanyalah kamuflase. Termasuk sematan gelar-gelar kehormatan pada pemimpinnya. Sekadar hiburan agar tak terlalu terkesan sebagai bangsa gagal yang sudah begitu babak belur.

STOK KIRIM TKI!

Sudah puluhan tahun TKI diekspor. Semakin banyak, pemerintah semakin bangga karena devisa terus mengalir. Negara pun tak perlu repot-repot membangun desa-desa asal para TKI itu, karena uang jerih payah mereka mampu memajukan perekonomian kampungnya. Itulah mengapa keberadaan TKI terus dipelihara. Mereka pun disemati ¨pahlawan devisa¨, padahal nasibnya terjajah. Inikah martabat yang dibanggakan?

Tidak adakah itikad baik untuk menghentikan pengiriman TKI? Alih-alih menghentikan, yang ada malah memberi fasilitas pada para agen pengirim TKI. Misalnya dengan pemberian pelatihan pada para TKI, sehingga diharapkan tidak mendapat perlakuan buruk di tempat kerjanya.

Ya, tak pernah penguasa negeri ini duduk bersama membahas bagaimana caranya agar tak ada lagi tenaga-tenaga kasar yang terpaksa merantau ke negeri orang demi sesuap nasi. Tak ada penguasa yang merasa iba dengan para wanita, khususnya ibu rumah tangga yang terpaksa meninggalkan suami dan anak-anak tercinta demi mendulang dolar. Padahal para penguasa itu pasti punya ibu, istri dan juga anak-anak wanita. Empati terhadap TKI/TKW itu hanya muncul jika ada kasus yang mencuat di media massa.

Sementara para ibu TKW itu, harus menekan fitrahnya berjauhan dari keluarga tercinta. Terkadang, ibu ini pulang dalam kondisi suami sudah menikah lagi, selingkuh atau tak dikenali oleh anak kandungnya sendiri. Tak sedikit rumah tangga para TKI/TKW itu tercerai berai. Anak-anak pun kering kasih sayang dari ibu kandungnya sehingga menjadi anak-anak bermasalah.

Begitulah, nestapa tak hanya menimpa para TKI di luar negeri, sejatinya juga melanda keluarga dan anak-anaknya di dalam negeri. Mungkin secara materi terpenuhi, tapi tidak dengan aspek-aspek afeksi dan spiritual.

Nah, berbagai nestapa yang menimpa TKI itu solusinya hanya satu: hentikan pengiriman TKI. Bukankah sudah banyak korban berjatuhan gara-gara bekerja di luar negeri? Ada yang pulang berbentuk mayat, bahkan tinggal nama. Banyak lagi yang stres dan hilang ingatan. Korban perkosaan, dihamili majikan hingga bunuh diri juga tak terhitung. Begitu pula yang pulang dengan tangan hampa plus tubuh cacat karena siksaan. Belum lagi yang dihukum mati akibat terlibat tindak pidana di negeri orang. Duh, nelangsanya!

BERMARTABAT DENGAN ISLAM

Problem TKI sangat kompleks. Akar masalah keberadaan mereka adalah tidak terpenuhinya kesejahteraan di dalam negeri. Itulah yang menjadi PR besar penguasa saat ini: bagaimana menghentikan pengiriman TKI selamanya, dengan menyejahterakan mereka.

Hal ini memerlukan perubahan revolusioner, dimana penguasa harus benar-benar memenuhi kebutuhan rakyatnya. Penguasa yang memiliki rasa tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa kecuali. Penguasa yang takut kepada Allah SWT dan bukan tunduk pada asing.

Penguasa seperti ini mustahil lahir dari sistem sekuler yang mengabaikan aspek-aspek spiritual seperti saat ini. Lihat saja, betapa penguasa hanya memikirkan diri dan kelompoknya saja.

Di sisi lain, sistem sekuler-kapitalis sudah terbukti hanya pro kalangan bermodal. Sama sekali tidak pro rakyat. Jika sistem ini tetap dipertahankan, selama itu pula TKI akan terus menjadi sapi perah. Karena itu, sistem sekuler harus diganti dengan sistem Islam yang lebih beradab dan bermartabat memperlakukan rakyatnya.(*)

Aksi kepedulian terhadap nasib TKI oleh aktivis HTI. Foto: Harian Terbit.

Partisipasi Perempuan, Seperti Apa?

-->
Oleh Kholda Naajiyah 

Saat ini didengungkan wacana ¨abad partisipasi penuh perempuan¨ (full partisipation age). Seperti pernah dilontarkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton tentang vitalnya peran perempuan saat ini bagi kemajuan dunia. Lantas seperti apa sih partisipasi penuh yang diinginkan?

KEPEDULIAN SEMU

Di Barat, partisipasi perempuan bisa dibilang sudah full. Hampir tidak ada batasan apapun di sana, dimana perempuan bebas mengekspresikan diri. Semua sektor sudah dirambah perempuan. Mulai profesi hina seperti wanita panggilan hingga pejabat nomor satu sekelas presiden, bisa dijabat perempuan. Kurang apalagi? Sudah kebablasan malah. Lalu mengapa masih didengungkan abad partisipasi penuh perempuan?

Tak lain, propaganda ini menyasar perempuan di negeri-negeri muslim. Khususnya negara-negara di dunia ketiga yang masih dianggap malu-malu membebaskan kaum hawa dari belenggu nilai-nilai suci agama Islam. Bahkan, masih ditemukan negara yang sangat rigid (ketat, red) dalam memperlakukan perempuan. Semisal perempuan sama sekali tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah, menyetir kendaraan sendiri, dll.

Tentu saja, harapan akan partisipasi penuh perempuan ala sekuler-kapitalis ini, tidak murni atas dasar kasih sayang dan kepeduliannya pada kaum perempuan. Barat sama sekali tidak tulus memuliakan perempuan serta mengangkat harkat mereka ke derajat semestinya. Sebaliknya, justru ingin mengeluarkan perempuan dari harkat dan martabatnya demi sebuah ambisi tertentu yang berujung pada rusaknya tata nilai kehidupan islami.

Berkaca pada kondisi di Barat, sudah lama kiprah perempuan yang melanggar fitrahnya, justru hanya menghasilkan malapetaka sosial. Seperti tingginya pelecehan dan kekerasan seksual, seks bebas, perceraian, single parent, anak bermasalah, dll. Kondisi inipun sudah mulai menular di negeri-negeri muslim, meski partisipasi perempuan di ranah publik bisa dibilang belum full. Masalahnya, perempuan yang berkontribusi untuk rumah tangga tidak dianggap berdaya alias dinilai tidak berpartisipasi.

Nah, apa jadinya jika semua muslimah mengambil peran di ranah publik atas dasar paradigma full partisipation age? Padahal, belum full saja partisipasi perempuan, sudah sedemikian rusak dampaknya. Tak terbayang, bagaimana jika para perempuan benar-benar terlibat penuh dalam segala hal.

MOTIF EKONOMI

Perhatian pada perempuan untuk meningkatkan perannya saat ini, sarat dengan kepentingan ideologi kapitalis. Ada motif ekonomis, dimana para perempuan diharapkan menjadi penyelamat perekonomian dunia yang saat ini tengah kolaps.

Terutama di Barat, krisis multidimensi hampir tak terperikan. Nah, dunia Islam diharapkan mampu menjadi penyelamatnya. Termasuk muslimah yang jumlahnya mayoritas di dunia ini, diharapkan memiliki kontribusi besar dalam menyelamatkan keadaan tersebut.

Lantas peran seperti apa yang diharapkan kapitalsime global itu? Pertama, muslimah didorong sebagai penghasil uang. Perempuan diberdayakan secara fisik, baik dengan bekerja di sektor-sektor industri, jasa, bahkan hiburan. Selain itu, digelontorkan pula modal khusus perempuan agar memiliki usaha rumahan sehingga menjadi perempuan mandiri secara finansial. Dengan kiprah mereka di bidang ekonomi ini, perempuan turut menggelindingkan roda perekonomian.

Kedua, perempuan didorong berperan dalam mengaruskan konsumtivisme. Berkat kemandirian finansial dimana perempuan mampu menghasilkan uang sendiri, maka perempuan tetap memiliki daya beli. Ia pun mampu memenuhi hasrat konsumtifnya. Tingginya tingkat konsumtivisme akan mendorong proses produksi sehingga mampu memutar roda perekonomian. Perempuan pun makin enjoy dan bahagia karena bisa memenuhi kebutuhan konsumtifnya sendiri tanpa harus bergantung pada laki-laki.

Siapa yang diuntungkan? Barat. Bukankah para perempuan (Indonesia) begitu silau dengan produk-produk asing? Pasar bebas meniscayakan banjirnya produk-produk asing dan menggilas produk dalam negeri, bahkan yang dihasilkan kaum perempuan yang capek-capek diberdayakan pemerintah melalui model pemberdayaan ekonomi keluarga itu sendiri.

Itulah motif sesungguhnya, mengapa perempuan dimotivasi agar lebih maksimal berpartisipasi dalam proses ekonomi, yakni menyelamatkan krisis Barat. Mereka didorong menghasilkan uang dan membelanjakan uang itu untuk memanjakan diri, hal yang sangat fitrah disukai kaum perempuan itu sendiri.

Lihat saja bagaimana perilaku para perempuan eksekutif yang berkecukupan materi. Senin sampai Jumat berjibaku dengan waktu, memeras energi habis-habisan. Tiba akhir pekan, mal dan tempat hiburan jadi jujukan untuk menghamburkan uang. Fenomena ini kian melanda para perempuan, tak terkecuali muslimah.

PERAN MEMBANGKITKAN

Berbeda dengan Barat, Islam menempatkan perempuan pada posisi bermartabat. Peran kaum muslimah ini sudah digariskan dengan jelas. Bahwa perempuan memiliki peran utama di rumah, sebagai ummun wa robbatul bayt dan pendidik anak. Karena itu, Islam memberi perhatian lebih pada peran vital perempuan dalam pembentukan keluarga dan pelahir generasi ini.

Misalnya, Islam tidak membebankan masalah finansial pada perempuan, sehingga ia fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, ia berdiri men-support suami guna menguatkan perannya dalam berbagai kiprah. Perannya ini akan menjaga bangunan institusi keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dan negara.

Tentu saja, muslimah diwajibkan cerdas dengan terus menuntut ilmu dan mengkaji tsaqofah sebagai bekalnya. Darimana mendapatkan ilmu ini? Jika tak mampu diperoleh di rumah, dibolehkan keluar rumah seperti ke majelis ilmu atau pendidikan formal. Siapa yang mengajarkan? Bisa sesama muslimah. Karena itu, peran strategis muslimah di ranah publik juga sebagai daiyah yang berkontribusi dalam mencerdaskan kaumnya.

Peran ini bukan remeh temeh. Ini adalah peran politik dan strategis perempuan dalam pandangan Islam yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan keluarga yang tangguh, generasi terbaik dan masyarakat madani.

Karena itu, semestinya pengarus-utamaan peran muslimah saat ini adalah berupa pencerdasan politik pada perempuan. Ini agar mereka memahami hakikat diri dan berkiprah sesuai fitrahnya. Jangan sampai muslimah tenggelam dalam arus pemberdayaan ala Barat yang akan menggerus dan selanjutnya menghilangkan identitasnya sebagai muslimah sejati.(kholda)

Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan saat berkunjung ke Graha Pena Radar Bogor. (Foto by Sofyansah. Location: Graha Pena, Yasmin, Bogor)