Mengapa Harus Mudik?

Oleh Asri Supatmiati

Masih soal mudik, pengalaman saya kali ini benar-benar di luar dugaan. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, perjalanan darat lewat Pantura kali ini paling: heboh, macet, lama, dan sengsara. Belum pernah sejak merantau 1994 hingga saat ini, mengalami hiruk pikuk mudik separah tahun ini.

Heboh, karena kali ini keluarga besar di Bogor rame-rame pulang mudik bareng. Biasanya kami pulang sendiri-sendiri, sekarang kompak satu kendaraan. Selain keluarga inti, ada ponakan-ponakan plus anak-anaknya alias para “cucu”-ku.

Ada 11 “peserta” mudik, terdiri atas 6 dewasa dan 5 anak-anak, plus dua sopir. Total satu kendaraan berisi 13 jiwa. Tapi longgar sih, karena jenis kendaraannya memang gede kok. Bukan Avanza yang “dihuni” 10 orang dianggap kelebihan muatan. Sopirnya dianggap lalai dan lantas dipidanakan (lagi apes).

Padahal, sudah “tradisi” orang Indonesia, selalu memaksimalkan penumpang di kendaraan. Makanya, kalau beli kendaraan keluarga, selalu memilih yang muatnya paling banyak. Dan, itu juga yang jadi selling point produk-produk otomotif jika ingin menyasar segmen family.

Nah, dalam tradisi mudik, jangankan mengisi Avanza dengan 10 orang, mobil pik up dan truk yang notabene kendaraan barang pun, isinya manusia. Bahkan sudah rahasia umum, motor yang harusnya cuma dua orang, bisa untuk empat orang, yakni ayah-ibu plus dua anaknya (belum termasuk barang bawaannya yang dikaitkan dengan papan di bagian belakang dan tas yang digamit di depan).

Ya, seperti yang saya temui sepanjang perjalanan. Barangkali sekalian pindah rumah, ada pemudik yang “membawa” truk, dimana bagian atas bak penuh dengan lemari yang diikat tali sana-sini, lalu di bagian bawahnya manusia. Perabot dikondisikan sedemikian rupa, sehingga para penumpangnya bisa berteduh di bawahnya, mirip di dalam gua. Duh!

Lalu mobil pik up, dibuatlah atap dari terpal dengan penyangga bambu di empat pojok bak mobil. Sepanjang perjalanan, walau panas, penumpangnya tetap asyik sembari ngobrol dan ngemil. Kendaraan seperti L-300, ELF, APV dan sejenisnya, semua sarat penumpang plus barang. Tapi, semua seolah ditoleransi. Tak ada yang ditangkap polisi, ditilang, dihentikan agar muatannya dikurangi atau penumpangnya diturunkan. Soalnya, kalau petugas berbuat begitu, bisa-bisa semua kendaraan tak jadi mudik.

Ini bukannya menganjurkan agar mengisi kendaraan sebanyak mungkin, yang memang berpeluang mencelakakan seluruh penumpang, cuma nyinyir saja, menyindir aparat. Kalau mau konsisten, tertibkan dulu kendaraan umum yang selama ini beroperasi tanpa mengindahkan keselamatan penumpang.

Coba saja tengok angkutan-angkutan umum di berbagai kota atau antarkota, bangku yang harusnya isi 3 saja bisa jadi 4. Bangku depan harusnya isi 1, bisa jadi 2. Kejar setoran, dalihnya.

Tapi, sejauh ini, sepanjang sejarah, tak pernah kendaraan semacam itu --yang konon sangat membahayakan penumpang-- ditangkap, lalu ditilang atau bahkan dicabut izin operasinya.

Lebih parah, coba tengok kereta api ekonomi, misal jurusan Bogor-Jakarta. Penumpang berdiri empet-empeten, (maaf) tukar-menukar keringat, bergelantungan di pintu atau merayap di atap gerbong. Sudah sangat tidak manusiawi, tapi tetap dipertahankan. Nanti semua baru berkoar kalau sudah terjadi kecelakaan. KRL sudah tak layaklah, kurang dana operasionallah, PT KAI rugi teruslah, penumpang tidak tertiblah, dll.

***

Nah, kembali soal mudik, selain heboh, macetnya juga luar biasa. Bayangkan, selama 24 jam perjalanan dari Bogor, baru sampai Brebes. Padahal kondisi normal, ke Brebes bisa ditempuh maksimal 8 jam. Sehari semalam itu, harusnya rombongan kami sudah sampai kota tujuan: Magetan. Nyatanya, perjalanan molor sehari semalam. Praktis kami harus menghabiskan dua malam di jalan.

Tentu saja dampaknya luar biasa. Bekal yang harusnya cukup untuk sehari semalam, jadi nambah. Biaya pun berlipat dua. Uang bensin, makan, minum dan toilet. Lalu hidangan di rumah orangtua, yang sudah disiapkan guna menyambut anak-anak dan cucu-cucu tercinta ini, tak tersentuh alias menjadi basi.

Sama persis dengan kekacauan yang ditimbulkan pemerintah gara-gara “mengundur” Lebaran dari 30 Agustus menjadi 31. Pedagang bunga merugi, pembuat ketupat kelimpungan, pembagi zakat kalang kabut, penggiat takbir keliling pusing, wartawan yang meliput salat id terpaksa kerja dua kali.

***

Tradisi mudik sudah puluhan tahun. Tapi, kondisi bukannya membaik, malah memburuk. Kenapa? Semua belindung pada pembenaran: kalau nggak macet bukan mudik. Mudik ya begitu, sengsara membawa nikmat.

Lantas, kenapa sih masyarakat urban –termasuk saya tentunya-- mau-maunya “tersiksa” luar biasa di jalanan yang pada musim mudik menjadi pencabut nyawa nomor wahid (tahun ini 771 tewas, naik 33 persen dibanding tahun lalu)? Juga, mengapa rela merogoh jutaan rupiah untuk sekadar pulang kampung?

Jawabnya, tentu bukan sekadar karena rasa kangen dan kewajiban untuk bersilaturahmi dengan orangtua atau keluarga besar. Juga, bukan sekadar karena mengisi liburan panjang yang hanya setahun sekali. Bukan pula karena ingin bernostalgia tentang masa kecil, reuni dengan kawan lama atau mengetahui kabar para kenalan lama di kampung.

Mereka harus mudik, karena mereka merantau (hehe). Mengapa mereka merantau? Akar masalahnya yakni tidak adanya pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Akibatnya, tidak ada jaminan kesejahteraan di berbagai wilayah. Terjadi ketimpangan pembangunan di kota dan desa, ibukota dan ibudesa. Pembangunan bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, politik, usaha, hiburan, dll.

Pembangunan terpusat di kota-kota besar, tidak menjangkau daerah. Akibatnya, terjadilah urbanisasi. Semua ingin mengadu nasib menjadi lebih baik di kota. Entah dengan tujuan melanjutkan pendidikan tinggi, berwirausaha, bekerja, mencari proyek, menjadi karyawan pabrik/kantoran, dll. Semua demi satu tujuan: kesejahteraan.

Coba, kalau di kampung saya, atau minimal di kotanya, seperti Magetan atau Madiunnya, ada kampus keren sekelas Institut Pertanian Bogor, sejak dulu saya tak perlu merantau jauh-jauh ke Bogor. Kalau di sana juga ada pabrik-pabrik yang menyedot banyak tenaga kerja, tak perlu para buruh menyerbu ibukota.

Bukankah filosofi orang Jawa mengatakan, mangan ora mangan sing penting kumpul (makan atau tidak yang penting kumpul)? Artinya, dari lubuk hati terdalam, setiap individu sejatinya ingin selalu berkumpul dengan keluarga besarnya. Ingin dekat orangtua, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, dll. Namun apa daya, karena mengejar rezeki, terpaksa jauh dari orang-orang tercinta. Seperti pengorbanan para TKI yang merantau ke negeri seberang meski nyawa taruhannya. Itu sebabnya, meski sengsara di perjalanan, mudik tetap jadi ritual. Soalnya pula, kapan lagi, karena setahun sekali kita hanya diberi libur panjang selama musim Lebaran. Usai itu, diperas lagi oleh roda-roda perekonomian zaman.

Intinya, kalau mudik tak mau sengsara, kurangilah volume pemudik. Bukan sekadar menambal jalur mudik, memberangkatkan pemudik gratis, membuka pos-pos jaga 24 jam, mengerahkan ribuan personel lalulintas, dan sejenisnya.

Yang sudah terlanjur merantau seperti saya ini, yang sudah beranak-pinak, ya tak bisa dicegah akan selalu mudik setiap tahun. Tapi, “cegahlah” supaya warga pedesaan, kota-kota kecil, tahun-tahun depan tak perlu ikut-ikutan merantau. Caranya ya itu tadi: ratakan pembangunan, distribusikan kesejahteraan. Apa salahnya membangun pabrik di desa, mendirikan sekolah bonafit/perguruan tinggi di berbagai kota, membangun rumah sakit murah dan modern di desa, bukankah itu untuk kemajuan bangsa? Bukankah rakyat pedesaan juga manusia yang berhak atas itu semua? (stop, kalo tulisan saya teruskan bisa terlalu panjang! Oke) (*)

Suasana Lebaran di kampung halaman yang tak terbayar senilai materi.(Foto by Asri. Location: Plaosan, Magetan)